SULTRA.ASIA — Website resmi instansi pemerintah seharusnya menjadi salah satu pintu utama masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik secara cepat, mudah, dan transparan.
Namun, ada fenomena yang belakangan cukup menggelitik. Sejumlah website instansi justru terlihat sangat aktif mempublikasikan berbagai kegiatan pejabat, mulai dari rapat koordinasi, apel, kunjungan kerja, pengarahan pimpinan, hingga foto bersama.
Sekilas memang terlihat produktif.
Setiap hari ada berita baru. Ada foto kegiatan. Ada kutipan pimpinan. Ada narasi tentang peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Tetapi kemudian muncul pertanyaan sederhana:
Website tersebut sebenarnya sedang melayani masyarakat atau sedang membuat laporan kegiatan untuk pimpinan?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, ketika masyarakat membuka website pemerintah, kebutuhan mereka umumnya bukan mengetahui berapa kali seorang pejabat menghadiri rapat dalam sepekan.
Masyarakat ingin mengetahui hal yang jauh lebih sederhana dan praktis.
Bagaimana cara mendapatkan pelayanan? Apa persyaratannya? Berapa lama prosesnya? Berapa biayanya? Ke mana harus mengadu jika pelayanan bermasalah?
Informasi semacam itulah yang seharusnya mudah ditemukan di halaman utama sebuah website instansi.
Bukan justru masyarakat harus mengklik sana-sini hanya untuk menemukan informasi pelayanan, sementara berita mengenai kegiatan pimpinan tampil begitu dominan.
Jangan Sampai Website Pemerintah Berubah Jadi Media Internal
Tidak ada yang salah dengan mempublikasikan kegiatan pejabat atau agenda instansi.
Transparansi kegiatan pemerintahan tetap penting.
Namun, persoalannya adalah prioritas dan fungsi.
Website pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menjadi etalase kegiatan birokrasi. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat yang membutuhkan informasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau setiap rapat dibuat berita, setiap kunjungan dibuat berita, setiap pengarahan dibuat berita, bahkan setiap kegiatan seremonial dikemas seperti laporan jurnalistik, publik tentu boleh bertanya:
Apakah ukuran keberhasilan website adalah banyaknya berita kegiatan atau seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan?
Sebab, banyaknya berita tidak otomatis menunjukkan banyaknya pelayanan.
Website bisa saja penuh dengan dokumentasi kegiatan, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan informasi dasar.
Ironisnya, gaya penulisannya pun terkadang terasa seperti laporan berjenjang.
“Pimpinan memberikan arahan.”
“Jajaran mengikuti kegiatan.”
“Pimpinan menekankan pentingnya peningkatan kinerja.”
“Kegiatan berlangsung tertib dan lancar.”
Kalau dibaca sekilas, masyarakat bisa saja merasa sedang membaca laporan yang disusun untuk atasan, bukan informasi yang dibuat untuk warga.
Ada Anggaran, Ada Tanggung Jawab kepada Publik
Hal lain yang tidak kalah penting adalah persoalan penggunaan anggaran.
Pengelolaan website pemerintah tentu membutuhkan sumber daya: tenaga pengelola, perangkat, jaringan, pemeliharaan sistem, dokumentasi, hingga biaya operasional lainnya.
Pada akhirnya, pengelolaan fasilitas pemerintah berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.
Karena itu, sangat wajar apabila masyarakat mempertanyakan seberapa besar manfaat website tersebut bagi masyarakat dibandingkan sekadar menjadi tempat publikasi aktivitas internal instansi.
Bukan berarti setiap rupiah harus dihitung dalam sebuah berita.
Tetapi prinsip sederhananya begini:
Jika fasilitas tersebut dibangun untuk publik, maka manfaat utamanya juga harus dirasakan publik.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari aktivitas birokrasi di layar komputer, sementara informasi pelayanan yang mereka butuhkan justru sulit ditemukan.
Rakyat Tidak Butuh Laporan yang Terlalu Banyak, Rakyat Butuh Layanan yang Jelas
Website pemerintah yang baik semestinya mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat tanpa membuat pengguna harus menjadi “detektif digital”.
Informasi mengenai layanan, persyaratan, prosedur, jadwal, biaya, kontak pengaduan, dokumen yang dapat diunduh, serta perkembangan pelayanan seharusnya menjadi bagian penting dari sebuah website instansi.
Berita kegiatan tetap boleh ada.
Tetapi jangan sampai berita kegiatan menjadi raja, sementara informasi pelayanan menjadi pelengkap.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang mencari tahu siapa yang duduk di sebelah siapa dalam sebuah rapat.
Masyarakat sedang mencari tahu:
“Kalau saya membutuhkan pelayanan, harus ke mana?”
Dan di situlah seharusnya sebuah website pemerintah menunjukkan keberadaannya.
Jadi, kalau website instansi sudah rajin membuat berita seperti media siber, lengkap dengan judul, foto, kutipan pejabat, dan dokumentasi kegiatan, publik mungkin hanya perlu mengajukan satu pertanyaan lagi:
“Ini website pelayanan publik atau koran kegiatan pimpinan versi digital?”
Waduh.
Kalau benar-benar untuk rakyat, jangan sampai uang rakyat dipakai membuat website yang akhirnya lebih sibuk melaporkan kegiatan kepada pimpinan daripada memberikan informasi kepada rakyat.
Posting Komentar